Pada tanggal 16 Juni 2014, Kedutaan Besar Rebuplik Indonesia (KBRI) untuk Jerman mengundang Bapak Prof. Ryaas Rasyid untuk berdiskusi mengenai reformasi birokrasi dan desentralisasi di Indonesia. Prof. Ryaas Rasyid pernah menjabat sebagai Menteri Negara PAN (Pemberdayaan Aparatur Negara) dan Menteri Negara Otonomi Daerah pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Pos menteri negara otonomi daerah menjadi unik karena hanya ada pada masa presiden Abdurahhman Wahid, dalam sesi diskusi Bapak Ryaas sering bercanda mengenai jabatan tersebut, tidak ada pendahulu dan tidak ada penerus, jadi apapun baik buruknya kinerja menteri otonomi daerah, masyarkat Indonesia pasti akan mengingat nama beliau. Prof. Ryaas Rasyid saat ini menjabat sebagai anggota dewan pertimbangan presiden.

Focus Group Discussion “Perkembangan Reformasi Birokrasi di Indonesia dan Desentralisasi Indonesia ke depan”  dimulai dengan makan siang bersama serta sesi ramah tamah. Diskusi ini dihadiri dan dipimpin langsung oleh Duta Besar Rebuplik Indonesia untuk Pemerintah Jerman, yaitu Bapak Fauzi Bowo. Turut hadir juga Bapak Agus Rubiyanto selaku atase bidang pendidikan dan Ibu Lefianna selaku minister counselor bidang politik. Focus Group Discussion juga mengundang perwakilan dari IMAN (Ikatan Mahasiswa Aceh di Jerman) yang diwakilkan oleh Saudara Arief Gunawan.

Reformasi Birokrasi

Diskusi berjalan dalan suasana penuh keakraban dan saling tukar pikiran. Prof. Ryaas Rasyid menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan proses reformasi birokrasi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Menurut beliau, desentralisasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1999 serta munculnya kementerian pemberdayaan aparatur negara. Pemerintah Indonesia berusaha melakukan reformasi birokrasi dengan memangkas jumlah 33 kementrian yang ada saat ini menjadi 20 kementrian saja. Pemerintah menilai hal ini akan meningkatkan efisiensi, namun dalam penerapannya menemui berbagai kendala. Reformasi birokrasi juga berusaha untuk menertibkan penerimaan pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Prof. Ryaas Rasyid juga menyebutkan sistem politik yang dianut oleh Indonesia memungkinkan untuk mengisi pos menteri dari partai politik. Hal ini, dalam banyak kasus merupakan praktik yang kurang jitu untuk membangun Indonesia. Para menteri dari partai politik kurang efektif dalam menjalankan tugasnya dikarenakan adanya konflik kepentingan.

Reformasi birokrasi juga menggagas tunjangan kerja atau renumerasi bagi pegawai kementerian untuk mencegah terjadinya korupsi. Namun, reformasi birokrasi yang saat ini tengah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia belum dapat mencegah tindakan korupsi.

Desentralisasi

Tujuan utama dari desentralisasi menurut Bapak Ryaas Rasyid adalah untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan bagi masyarakat di daerah. Desentralisasi memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengatur berbagai persoalan di daerah secara mandiri tanpa campur tangan yang besar dari pemerintah pusat. Termasuk didalamnya adalah kekuasaan untuk mengatur masalah pertanahan. Bapak Ryaas Rasyid berkali-kali menekankan bahwa kekuasaan pemerintah daerah untuk mengatur masalah pertanahan adalam amanat undang-undang no. 22 tahun 1999 dan diperbaharui oleh undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Desentralisasi bidang pertahanan ini hanya dianulir oleh Kepres presiden yang saai itu dijabat oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Kepres tersebut hanya dimaksudkan untuk menunda sementera pelimpahan desentralisasi pertanahan kepada pemerintah daerah, namun yang terjadi adalah sampai saat ini masalah pertanahan masih dikelola oleh pemerintah pusat sepenuhnya melalui BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Penerapan Desentralisasi menumbuhkan kondisi yang lebih stabil dari sisi politik bila dibandingkan dengan sistem pemerintah terpusat. Adapun sisi negatif dari desentralisasi adalah munculnya isu-isu kedaerahan dan maraknya permintaan untuk pemekaran wilayah. Pilkada juga mendapat perhatian lebih dari Bapak Ryaas Rasyid karena belum tentu menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Disamping itu juga membutuhkan biaya yang besar untuk menyelenggarakan pemilu langsung.

Bapak Ryaas Rasyid juga menyinggung tentang pelaksanaan pilkada gubernur Aceh yang sempat memakan korban jiwa. Proses tarik ulur antara pemerintah pusat dengan sebuah partai lokal yang hingga batas waktu yang telah ditentukan tidak juga mendaftar untuk pilkada. Namun, Pemerintah Indonesia berpegang teguh untuk menjaga stabilitas politik di Aceh dengan memperpanjang batas pendaftaran pilkada hingga 6 kali.

Di akhir acara, perwakilan dari IMAN menyerahkan buku Travelogue Aceh-Jerman kepada Pak Dubes sebagai tambahan literatur di perpustkaan KBRI Berlin.

 

(Arief Gunawan – Berlin)